Jakarta,kabari.net- Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.
Angka fantastis ini kembali memantik kontroversi, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program telah mencapai 99,99 persen dengan penerima manfaat sekitar 55 juta orang.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun, bersamaan dengan instruksi tegas agar Badan Gizi Nasional memperketat disiplin, tata kelola, dan prosedur pelaksanaan. Permintaan itu muncul menyusul sejumlah insiden di akhir 2025 yang disebut “tidak boleh terulang”.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden menargetkan zero defect dalam pelaksanaan MBG.
“Program sebesar ini tidak boleh menyisakan celah kesalahan, baik dari sisi distribusi, kualitas makanan, maupun pengawasan,” ujarnya.
Namun, klaim keberhasilan nyaris sempurna justru memicu pertanyaan publik. Sejumlah pengamat menilai pernyataan 99,99 persen sukses berpotensi kontradiktif dengan fakta adanya insiden dan perintah perbaikan sistemik.
“Jika sudah hampir sempurna, mengapa masih dibutuhkan pengetatan luar biasa?” kritik seorang analis kebijakan publik.
Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa MBG lahir dari realitas pahit: satu dari lima anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Menurutnya, negara wajib hadir untuk menghapus kelaparan, menekan stunting, dan menjamin kualitas generasi masa depan. “Ini bukan sekadar program sosial, ini investasi bangsa,” tegasnya.
Kontroversi pun tak terhindarkan. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah—setara sebagian besar belanja kementerian—publik kini menuntut transparansi, audit terbuka, dan akuntabilitas penuh. Tanpa itu, MBG berisiko dipersepsikan bukan sebagai penyelamat generasi, melainkan monumen belanja jumbo dengan klaim keberhasilan yang sulit diverifikasi.
Apakah Rp335 triliun akan benar-benar menjamin gizi anak bangsa, atau justru menambah daftar program besar yang minim evaluasi kritis? Tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi janji zero defect pemerintah.
Redaksi : Redaktur
About the Author
